PLN Indonesia Power Dukung Program Untuk Kembangkan KUPS

JAKARTA – Dukung upaya pemerintah dalam penerapan SDGs, PLN IP bersama Kementerian LHK akan kembangkan program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). 

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI, Bambang Supriyanto mengatakan program ini merupakan awal dari sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang telah teruji dalam menjalankan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Deklarasi dukungan dengan 5 perusahaan peringkat Emas PROPER ini merupakan cikal bakal bergulirnya gerakan ekonomi kerakyatan, selain distribusi akses juga diberi pendampingan, hingga tumbuhnya nilai ekonomi, jadi gerakan CSR ini bukan sekedar gerakan dermawanan, tetapi gerakan mensejahterakan kedua belah pihak, harapannya dengan 5 perusahaan ini dapat menjadi role model bagi perusahaan lain," ujar Bambang.

Baca Juga

Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik Jelang Siaga Nataru 2024, PLN UIT JBB Lakukan Pemeliharaan Infrastruktur

Sementara itu pada kesempatan lain Wakil Menteri LHK RI, Alue Dohong menyatakan Presiden Joko Widodo mendorong dan membuka akses pemanfaatan pengelolaan hutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga 5%, untuk itu diperlukan peran serta semua pihak untuk memberikan ruang dan pendampingan agar program Perhutanan Sosial ini menjadikan hutan produktif dan hutan yang terjaga kelestariannya. 

“Sebagai Sub Holding PLN, kami tentunya sangat komit untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, salah satu upayanya yaitu dengan memaksimalkan Program TJSL yang dijalankan, hal ini kami lakukan dengan bangga karena dapat andil untuk mendukung program-program Pemerintah,” ungkap Agung Siswanto, Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power.

Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan membangun kegiatan untuk menjaga kelestarian dan produktivitas hutan, dalam hal ini KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang direncanakan meliputi 13 provinsi dengan luas area total 8.114,3 hektar. PLN Indonesia Power sendiri akan bekerja sama mengembangkan KUPS yang berada pada wilayah kerja perusahaan untuk mencapai predikat platinum dan menjadi kelompok mandiri.